“Open your eyes, time to wake up, enough is enough, is enough, is enough.”

- Dari lagunya Chumbawamba, Enough Is Enough -

Kalau kapan-kapan kita bertemu seseorang yang sedang dirundung masalah, kemudian meminta saran kepada kita dengan mengatakan, “Bagaimana ya kira-kira cara yang tepat untuk mengatasi masalahku?” Dan, setelah kita kemukakan satu saran, dia menanggapinya dengan bertanya lagi, “Mengapa harus begitu?” Janganlah kita buru-buru jengkel, karena boleh jadi orang ini justru berpikiran maju, kritis dan independen.

Ilustrasi di atas mungkin bisa di-analog-kan bila kita hendak bicara tentang konstelasi gerakan anti-kapitalisme. Bagaimana melawan sebuah sistem yang penuh ketidakadilan, irrasionalitas, dan yang mengasingkan manusia dari kemanusiaannya? Ada beberapa resep yang akan percaya diri menjawab pertanyaan ini, seperti: Revolusi permanen! Dua taktik sosial-demokrasi! Kediktatoran proletariat! Gerilya desa mengepung kota! dan lain-lain. Agar tidak terjebak hanya mengkonsumsi menu dari sebuah resep, mari kita cari tahu komposisinya dengan menanyakan mengapa harus begitu.

Sejauh pemahaman kami, dari berbagai gerakan anti-kapitalisme, dua yang paling percaya diri adalah Leninis dan Trotskyis. Gerakan Leninis cenderung percaya diri karena merasa paling solid/siap dan realistis dalam melawan kapitalisme (misalnya, dengan sentralisme-demokrasi, dua taktik sosial-demokrasi, dewan-dewan rakyat, sampai kediktatoran proletariat). Serupa dengan itu, meski agak berbeda, gerakan Trotskyis cenderung percaya diri karena merasa paling radikal & total dalam melawan kapitalisme (misalnya, dengan revolusi permanen dan konsep satu partai sosialis-revolusioner internasional). Karena itu, kedua gerakan ini sering saling mengecam dengan mengatakan yang lainnya sebagai gegabah & tidak realistis, ataupun terjebak dalam pembagian tahapan & kolaborasi kelas; atau bersama-sama mereka mencap gerakan-gerakan lain, seperti anarkis dan otonomis, sebagai utopis (pengkhayal), terlalu liberal (tidak disiplin), borjuis kecil, dan membuntut pada kesadaran massa.

Betulkah demikian? Ada apa dengan kepercayaan-diri mereka yang begitu kuat? Karena tak ingin terjebak hanya berprasangka reaksioner, di sini kami berusaha mengungkapkan kritik mengenai [sekurangnya] dua hal prinsipil sebagai berikut: 1) konsep adanya pemimpin dan massa, dan 2) organisasi dan sentralisme-demokrasi.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa orang yang ditindas belum tentu melawan. Juga benar bahwa ada banyak orang tertindas yang tidak tahu kalau dirinya ditindas. Tetapi, kalau ini kemudian dijadikan pembenaran bagi adanya pemimpin dan massa dalam perjuangan melawan penindasan, dijadikan alasan untuk penyuntikan kesadaran, dijadikan pijakan bahwa dengan demikian massa memang sah untuk dimobilisasi, nanti dulu! Siapa yang bisa menjamin bahwa pemimpin tidak akan membawa massa-nya ke arah yang keliru? Catatan sejarah justru membeberkan daftar panjang pemimpin-pemimpin yang membawa jutaan manusia ke jurang kehancuran: Hitler, Mussolini, Stalin, Polpot, Pinochet, Soeharto, Bush, (Aidit, iya nggak ya? Mao? Lenin? Castro? Masih ragu? Cari aja data-faktanya).

Dengan konsep adanya pemimpin dan massa, bukankah semaju apapun fase perjuangan, akan selalu ada sekelompok kecil orang yang merancang (elitis) dan sekian banyak orang yang melulu diarahkan? Dengan demikian, berarti akan selalu terjadi pembagi-bagian manusia ke dalam kelompok elit yang menempati posisi pengambil keputusan, dan kelompok besar yang harus menjalankan keputusan. Kalau seperti ini, bukankah masih serupa dengan logika pembagi-bagian manusia dalam kapitalisme, sekaligus bertentangan dengan cita-cita membangun masyarakat yang egaliter? Seorang direktur handal bisa saja dengan kepemimpinannya membawa sebuah perusahaan berkembang pesat dan meraih keuntungan besar. Tapi siapa yang mereguk sebagian besar kenikmatan dari keuntungan itu? Tak lain adalah si pemilik modal dan pejabat tinggi di perusahaan itu. Lalu bagaimana pekerja cleaning service-nya? Office boy-nya? Satpam-nya? Inilah salah satu bentuk konsekuensi dari logika pembagi-bagian manusia. [Mungkin akan ada yang mengatakan: “Itu kan kapitalisme,kalau sosialisme lain! Meski ada pemimpin dan massa, tapi hasil perjuangan akan dibagi untuk semua, sama rasa sama rata, tidak ada privilese.” — Untuk ini ada satu catatan: Mungkinkah sebuah metode perjuangan yang di dalam dirinya menerapkan pembagi-bagian/pemisah-misahan akan menghasilkan sesuatu yang setara dan adil?]

Kemudian, kami sendiri jadi bertanya-tanya apakah tidak mungkin ada cara lain untuk mengupayakan terwujudnya perubahan selain dengan konsep pemimpin & massa. Bukankah akan lebih menyenangkan kalau bisa dilakukan dengan kerjasama yang egaliter (dengan prinsip emansipatoris-partisipatoris, misalnya)? Melihat, dalam contoh kecil, sebuah kelompok belajar bisa sukses mengerjakan PR tanpa perlu ada ketua; dan, dalam contoh besar, ribuan rakyat Argentina baru-baru ini bisa melakukan perlawanan radikal terhadap neoliberalisme dan penguasa di sana (malahan dengan meneriakkan yel-yel anti elit politik); kami berpikir bahwa ini mungkin.

Masuk ke persoalan organisasi, dalam pandangan kami, untuk berhasilnya sebuah kegiatan yang menjadi kepentingan bersama beberapa orang, diperlukan suatu mekanisme pengorganisasian (sekecil apapun itu). Dalam kaitan ini, yang tidak kami sepakati adalah mekanisme organisasi yang hirarkis dan otoriter.

Pemahaman sadar dan kemauan sukarela (voluntaristik)—inilah yang seharusnya menyebabkan seorang individu terpanggil untuk bergerak. Jika tidak, adakah yang lebih baik? Adapun organisasi adalah wadah tempat berhimpunnya individu-individu yang memiliki pemahaman, kesadaran, kepentingan dan tujuan yang relatif sama. Organisasi diperlukan agar perjuangan, karena dilakukan secara bersama, menjadi lebih kuat—dan lebih mungkin untuk berhasil—ketimbang perjuangan seorang diri. Organisasi juga diperlukan sebagai wadah bagi individu-individu untuk saling belajar, hingga dalam perkembangannya diharapkan masing-masing individu akan mengalami peningkatan kualitas seiring peningkatan kualitas secara kolektif. Dengan demikian, kami pikir organisasi merupakan sarana perjuangan, bukan sesuatu untuk disakralkan (lalu, perlu apa lagi heroisme dan vanguardisme?!). Maka, kalau dalam sebuah organisasi ada individu-individu yang terus-terusan berada dalam posisi pengambil keputusan dan, berbarengan dengan itu, ada individu-individu yang melulu menerima instruksi untuk menjalankan keputusan, harusnya ini menimbulkan tanda tanya besar.

Dalam organisasi-organisasi Leninis diterapkan prinsip sentralisme-demokrasi. Dari prinsip ini, mungkin dimaksudkan akan terkombinasi dua keutamaan: 1) terjadi kesatuan tindakan dan kesatuan komando (unity of action & unity of command); dan 2) terjadi demokrasi (dalam pengertian umum, sekurangnya mengandung makna kebebasan & kesetaraan) dalam menentukan kebijakan/keputusan organisasi. Tetapi, ada yang perlu kita perhatikan: sentralisme dan demokrasi sesungguhnya merupakan dua hal yang bertentangan satu sama lain. Sentralisme berarti pemusatan (tentu saja pemusatan kewenangan untuk membuat satu keputusan organisasi—berarti sekaligus ada hirarki dan otoritas), sedangkan demokrasi lebih-kurang bermakna adanya kebebasan dan kesetaraan hak & kewajiban bagi semua orang (kalau dalam sebuah organisasi, bagi semua anggota).

Bahwa sentralisme dan demokrasi itu saling bertentangan dan tidak mungkin dipadukan, sesungguhnya merupakan persoalan primer. Dengan demikian, persoalan-persoalan lain seputar ini (seperti, kapan saatnya menerapkan sentralisme dan kapan menerapkan demokrasi, bagaimana mekanisme pemilihan orang-orang yang akan menempati posisi pemegang wewenang sentral, dll.) menjadi sekunder, atau, dengan kata lain, tidak begitu penting. Sebagai contoh, bisa saja ada yang mengatakan, “Sebetulnya yang kami maksudkan dan ingin jalankan adalah demokrasi. Tetapi, sentralisme tetap dibutuhkan, terutama dalam situasi darurat, dimana perlu diambil tindakan-tindakan yang cepat dan serentak demi keselamatan organisasi dan perjuangan, padahal dalam kondisi seperti itu tidak semua anggota bisa bertemu.” Satu pertanyaan saja untuk pernyataan seperti ini: Siapa yang berwenang menentukan darurat/tidaknya sebuah situasi? Mau tidak mau, persoalan akan kembali ke hal yang primer: hirarki & otoritas versus kebebasan & kesetaraan hak-kewajiban.

Akhir kata, terpulang kepada para pembaca sendiri untuk meng-internalisasi-kannya. Sedang kami, biarlah kami katakan CUKUP ADALAH CUKUP kepada semua perspektif otoritarian, dengan segala konsekuensi logis yang harus kami tanggung, termasuk bagaimana agar tidak berhenti hanya sebatas kritik. Eh, ngomong-ngomong, Chumbawamba pun tak sekadar bilang ENOUGH IS ENOUGH, tapi juga TIME TO WAKE UP, pertanda kita perlu get up, bangun, bergerak melakukan sesuatu.

Sumber tulisan : AFFINITAS

convert this post to pdf.

 Print This Post | Tidak ada komentar

Trackback URI | RSS Komentar