Kawan, bulan Agustus ini Institut-A- akan melewati 1 tahun pertamanya, dan untuk melanjutkan ke tahun berikutnya kita perlu membayar sewa rumah kami. Karena selama ini kami mengelola dan membangun Infoshop kami secara otonom, kolektif dan swadaya, namun bagaimanapun juga usaha kami, kami belum mampu untuk menutupi biaya sewa rumah.

Kami percaya bahwa solidaritas dan mutualis masih eksis diantara kita, untuk itu kami mengundang kamu semua untuk berpartisipasi dan bersolidaritas. Karena Institut-A- Infohouse bukan milik kami, tapi milik kamu semua!

Datang dan partisipasi yah pada acara:

convert this post to pdf.

Saat ini, tidak semua orang tahu, bahwa sosok kelahiran kota yang dikelilingi bukit kapur, jati dan minyak bumi dengan para pejabatnya yang korup ini sudah sangat mendunia. Buku-buku hasil karyanya sampai saat ini sudah diterjemahkan dalam 42 bahasa, bahkan di Malaysia, Jepang dan Belanda menjadi bacaan wajib bagi siswa sekolah.Walau di luar negeri namanya begitu terkenal namun ironisnya tak banyak mendapat nama baik di kota kelahirannya: Blora, hingga maut menjemputnya di Jakarta, 30 April 2006 silam.

Untuk itu dalam rangka memperingati 1000 hari meninggalnya beliau, tanggal 1-7 Februari 2009 rencana kami bersama kawan-kawan komunitas akan mengadakan acara yang berjudul “1000 Wajah Pram dalam Kata & Sketsa” bertempat di rumahnya di Jl. Sumbawa 40 Jetis Blora.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap konsekwensi perjuangannya, kami berencana menyelenggarakan pameran lukisan dan membuat sebuah buku kecil semacam bunga rampai yang berisi kumpulan cerita, pendapat, kesan, maupun pengalaman dari kawan-kawan tentang penulis yang beberapa kali menjadi Kandidat Pemenang Nobel Sastra ini.

Kawan-kawan yang berminat bisa mengirimkan tulisan berbentuk essay, artikel, cerpen, maupun puisi. Diketik maksimal 2 halaman. Pengiriman tulisan paling lambat tgl.15 Januari 2009 ke email: supersamin_inc@yahoo.com. Sedangkan lukisan/ poster/ foto/ stensil bisa dikirim langsung ke sekretariat Jl. Sumbawa 40 Jetis Blora atau via email dalam format JPEG paling lambat 20 Januari 2009.

Semoga melalui langkah kecil pendokumentasian ini bisa memberikan sesuatu yang lebih baik bagi perkembangan bangsa dan kemanusiaan di masa mendatang.

Rencana manual acara:

-Pameran lukisan/ poster/ foto dan cover buku karya Pramoedya Ananta Toer terjemahan dari berbagai bahasa.

-Apresiasi seni dan budaya

-Pemutaran film dan diskusi bersama

Acara ini didukung oleh Lentera Dipantara dan Keluarga Besar Pramoedya Ananta Toer. Untuk pengiriman karya dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi:

Komunitas Pasang Surut

Sekretariat: Jl. Sumbawa 40 Jetis Blora Jawa Tengah

Kontak person:

Bpk. Soesilo Toer Telp. (0296) 5100233

Koko’ HP. 081328775879

Email: supersamin_inc@yahoo.com

http://1000wajahpram.blogspot.com/

convert this post to pdf.

Kami mengutuk penangkapan kawan kami, Tabi Rounin! Bebaskan dia sekarang juga!

4 Juni, pagi hari. Kawan Tabi Rounin, seorang aktivis pembebasan pendudukan, ditangkap. Tabi ditangkap atas tuduhan ‘Illegal Address Registration” (dalam kata lain, tinggal di suatu tempat di mana ia tidak terdaftar). Rumahnya digeledah dan lebih dari 14 barang bukti disita termasuk komputer, telepon, dokumen dan selebaran. Sudah jelas bahwa tuduhan di atas sangat tidak sesuai dengan penggeledahan dan tindakan yang diambil kepolisian Jepang.

Ini adalah represi untuk mencegah eskalasi protes terhadap pertemuan G8 juli nanti. Sekarang ini ia ditahan di markas polisi Koriyama dan lima hari kemudian baru akan menuju sidang. Ada ratusan orang setiap tahunnya yang ktpnya terdaftar di rumah keluarganya. Ditangkap atas tuduhan “Illegal Address Registration” merupakan sesuatu yang ganjil.

Tabi Rounin beraktivitas di kota Osaka, di mana terdapat banyak apertemen mewah terhampar bermil-mil, ia juga aktif di komunitas kelas pekerja kota di sekitar Osaka dan Kawachi, bergandengan dengan para squatters/gembel tanpa bantuan lembaga atau instansi politis manapun, ia juga membantu para buruh migran yang bekerja di pabrik dengan upah rendah di areanya. Tabib Rounin merupakan seorang revolusioner yang berasa dari kalangan kelas pekerja yang berjuang di tingkatan bawah. Ada banyak kaum anarkis dari luar sering berkomunikasi dengannya karena aktivitasnya ini. Penangkapan Tabi merupakan taktik kepolisian Jepang, hal ini pun sudah pernah dibeberkan:

Interview with Comrade ‘M’
http://www.325collective.com/social-control_m.html

Interview with Rebel-Jill
http://www.325collective.com/interviews_rebel-jill.html

Kami memprotes represi terhadap gerakan yang telah kami bangun bersama-sama. Bebaskan kawan kami!

6 Juni, Anarchist Black Cross Osaka.

Solidaritas dan kontribusi dapat dikirim ke alamat di bawah ini:

Osaka city, Kita-ku Nakazakichou 3-3-1-401
Jiyuu Roudousha Rengou Kizuke
Anarchist Black Cross

convert this post to pdf.

Setelah hampir satu dasawarsa perkara kasus dugaan korupsi mantan penguasa orde baru, Soeharto yang nilainya mencapai Rp 1,4 trilyun dan 416 juta dolar Amerika itu, belum juga terselesaikan. Padahal empat presiden silih berganti. Bahkan dapat dikatakan, kasus Soeharto merupakan simbol paling kuat dari diskriminasi hukum. Sebab kasusnya dibiarkan mengambang tanpa ada penuntasan sejak 10 tahun terakhir ini. Apalagi sejumlah politisi ikut memperkeruh masalah ini.

Padahal berkas perkara setebal 3.500 halaman yang berisi dugaan “dosa-dosa” korupsi Soeharto, sudah sejak tahun 2000 ada di tangan jaksa dan hakim sejak tahun 2000. Berkas itu terdiri dari tiga bundel. Bundel pertama setebal 2.500 halaman berisi berkas perkara tindak pidana korupsi. Bundel kedua setebal 800 halaman berisi daftar adanya benda sitaan dan barang bukti. Dan bundel ketiga, yang tebalnya 200 halaman berisi Ketetapan MPR dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yayasan-yayasan.

Sedikit merunut kebelakang, Upaya pengusutan terhadap kasus pidana dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto di awali pada saat pemerintahan Presiden Habibie. Tim dari Kejaksaan Agung yang waktu itu dipimpin Andi M Ghalib menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto, dari temuan tersebut didasarkan atas anggaran dasar dari lembaga-lembaga tersebut. Kejaksaan menduga, mantan Presiden Soeharto telah melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan (Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) Rp 1,4 triliun. Tapi 11 Oktober 1999, pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tak terbukti karena minimnya bukti. Kejagung kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Soeharto. Jaksa Agung Andi M Ghalib pada saat itu menyatakan, keputusan presiden yang diterbitkan mantan presiden Soeharto, sudah sah secara hukum. Kesalahan terletak pada pelaksanaannya.

Padahal pada 21 November 1998, Presiden Habibie sempat mengusulkan pembentukan komisi independen mengusut harta Soeharto. Tapi, usulan ini kandas. Akan tetapi Presiden Habibie tidak menyerah tepat 2 Desember 1998 Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No. 30/1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto.

Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto. Melalui Jaksa Agung yang baru, Marzuki Darusman mencabut SP3 terhadap Soeharto, walaupun sempat ada perlawanan dari kuasa hukum Soeharto, namun keputusan Jaksa Agung berhasil dikuatkan dengan ditolaknya gugatan praperadilan Soeharto atas pencabutan SP3 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soeharto akhirnya dinyatakan sebagai tersangka atas penyalahgunaan uang dana yayasan sosial yang dipimpinnya, pada 31 Maret 2000. Walaupun baru pada 3 Agustus 2000, Soeharto secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan kota maupun rumah, Soeharto tidak pernah menunjukan batang hidungnya ke aparat kejaksaan maupun di persidangan. Alasannya, karena yang bersangkutan sakit.

Akan tetapi, harapan dari masyarakat untuk dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi kepada Soeharto kembali kandas. Puncaknya 28 September 2000, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Lalu Mariyun menetapkan penuntutan perkara pidana Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Alasannya, tim dokter penguji yang diketuai Prof Dr dr M Djakaria SpR menyimpulkan bahwa Soeharto mengalami sakit permanen. Sehingga ditinjau dari fisik maupun mentalnya tidak layak untuk disidangkan. Selain itu, Majelis juga membebaskan Soeharto dari tahanan kota.

Karena sudah berlarut, Di masa Jaksa Agung Abdulrahman Saleh yang diangkat SBY sejak 2004 ini, kemudian bersikap. Akhirnya Arman panggilan akrab Abdulrahman Saleh, mengambil langkah Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan (SKP3). Alasannya, karena kasus ini selalu dikembalikan oleh pengadilan. Menurut pengakuan Arman, saat masuk ke Kejagung kasus Soeharto memang sudah ruwet. Karena setelah mengecek file-file kasus Soeharto sudah disidangkan pada tahun 2000. Tapi ternyata kasus ini selalu dikembalikan. Dengan alasan Soeharto sakit. Memang didalam KUHAP, SKP3 bisa dibuka lagi, kalau orangnya sembuh. Sekarang ini Soeharto justru telah meninggal, jadi bagaimana negara dapat memperoleh kekayaan Negara yang telah terampas.

Celah itu saat ini sedang di upayakan oleh pemerintah, sekalipun menurut mantan Jaksa Agung Abdurahman, masalah pidana sudah putus alias Soeharto tidak bisa disidangkan, tapi tetap saja urusan perdata menyangkut sejumlah yayasan tetap saja terus bergulir. Sebab dalam masalah perdata, kasus ini bisa diwakilkan oleh ahli warisnya, yakni anak-anak Soeharto.

Apabila aparat penegak hukum Indonesia, mempunyai keinginan serius untuk mencari jejak pundi-pundi kekayaan keluarga mantan Presiden HM Soeharto, saat ini merupakan saat yang tepat untuk menguaknya. Sebelum meninggal, sangat sulit untuk ditaksir secara pasti berapa nilai total kekayaan keluarga Soeharto. Namun hal tersebut sepertinya, akan terkuak sebentar lagi. Masyarakat mungkin akan terkejut dengan kabar di balik gonjang-ganjing kasus perceraian Bambang Trihatmodjo dan Halimah Agustina Kamil. Karena disinyalir, harta gono-gini yang harus dipilah anggota keluarga Cendana itu mencapai Rp 14 triliun.

Jumlah spektakuler itu belum termasuk beberapa aset lain berupa uang, saham, properti, dan perusahaan milik putra-putri keluarga Cendana lainnya seperti Mbak Tutut, Sigit, Titiek, Tommy, dan Mamiek Soeharto. Memang belum ada taksiran resmi mengenai nilai yang pasti mengenai harta Keluarga Soeharto tersebut. Namun pengacara Halimah, Lelyana Santosa, pernah mengungkapkan kepada media, bahwa data tersbut valid, bahkan Lelyana juga mengungkapkan bahwa semua itu merupakan asset murni dan sudah dikurangi dengan utang keluarga Bambang-Halimah.

“Paling tidak, dari keyakinan klien saya,” ujarnya, “Itu semua asset murni, sudah dikurangi dengan utang”.

Dulu, nilai kekayaan keluarga Cendana yang ditengarai berjumlah triliunan rupiah cuma dianggap gosip dan rumor. Kini, semua itu diyakini publik mendekati fakta. Bukan lagi sekadar isapan jempol. Kasus percerian Bambang-Halimah, dapat menjadi momentum untuk membuka tabir gelap, nilai harta keluarga Soeharto sesungguhnya. Melihat harta Bambang yang begitu “spektakuler”, membuat Kejaksaan Agung pun menyiapkan jurus-jurus jitu untuk menjadikan putra-putri mantan Presiden HM Soeharto sebagai “ahli waris” perkara perdata mendiang penguasa Orde Baru itu.

Lalu, siapakah yang mau jadi ahli waris perkara almarhum Pak Harto? Haruskah semua anaknya menanggung beban? Lantas bagaimana dengan para kroninya yang justru banyak menikmati limpahan kue ekonomi hasil KKN itu? Mampukah Jaksa Agung Hendarman Supandji menuntaskan kasus yang sudah hampir sepuluh tahun menggantung ini?

Sebelum meninggal, Soeharto digugat oleh negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Beasiswa Supersemar. JPN menilai Soeharto memerintahkan penggunaan dana yayasan tidak untuk keperluan pendidikan, tetapi untuk keperluan berbagai perusahaan. Atas hal tersebut, JPN menuntut pengembalian dana yang telah disalahgunakan senilai 420 juta dolar AS dan Rp185,92 miliar, ditambah ganti rugi imateriil Rp10 triliun.

Kejaksaan Agung sendiri melalui JPN, telah secara resmi mengajukan enam nama ahli waris mantan Presiden HM Soeharto (alm) dalam perkara gugatan perdata mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada sidang hari Selasa 12 Februari 2008 lalu.

Dalam sidang tersebut, tim JPN mengajukan enam anak Soeharto sebagai ahli waris dalam gugatan perdata tersebut. Menurut Dachmer Munthe, kejaksaan membawa surat dari kelurahan setempat. Jaksa membacakan surat data keluarga almarhum Soeharto dan almarhum Tien Soeharto tertanggal 6 Februari yang ditandatangani Lurah Gondangdia, HM Herlambang. pejabat yang berwenang di wilayah di mana keluarga Soeharto bertempat tinggal

Dalam surat itu, tercatat nama enam anak Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Rukmana, Sigit Hardjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Soeharto, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih. “Pengadilan memanggil ahli waris tergugat satu (mantan Presiden Soeharto) atau kuasa hukumnya,” kata Dachamer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dachmer Munthe mengatakan, keenam orang tersebut diharapkan ikut menanggung kewajiban Soeharto dalam perkara perdata yang sedang berjalan. Dachmer menegaskan, keenam anak Soeharto dapat dibuktikan secara hukum bisa menjadi ahli waris Soeharto. Dachmer menyadari ada kemungkinan keenam orang tersebut menolak menjadi ahli waris. Penolakan menjadi ahli waris, katanya, harus disertai penolakan penerimaan harta waris. “Jangan menerima hak,” kata Dachmer menegaskan. Lebih lanjut Dachmer juga mengatakan, jika ahli waris tidak datang maka mereka bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. “Tidak harus secara fisik datang,” ujarnya.

Setelah JPN mengajukan nama ahli waris untuk melanjutkan perkara, akhirnya majelis hakim yang diketuai oleh Wahjono memerintahkan kepada JPN untuk memberikan surat keterangan agar segera dapat dikirimkan surat panggilan kepada ahli waris, pada hari itu juga, hal tersebut, supaya dalam persidangan selanjutnya sudah bisa dihadirkan.

Pemanggilan dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakpus karena ke-enam anak Soeharto berdomisili di Jakarta Pusat. Namun para ahli waris atau pengacara yang mewakilinya tetap menghadiri sidang di PN Jaksel.

Menanggapi hal itu, kuasa Yayasan Beasiswa Supersemar, Juan Felix Tampubolon, mengatakan belum ada pembicaraan dalam keluarga tentang siapa yang akan menjadi wakil dalam persidangan nanti dan jika ada penolakan anak-anak Soeharto sebagai ahli waris tidak dapat dicampuradukkan dengan penolakan harta waris.

Penolakan sebagai ahli waris berarti penolakan kewajiban dalam perkara perdata. Sedangkan harta waris Soeharto adalah ruang lingkup pribadi yang terpisah dari perkara yang sedang berjalan. “Itu tidak dapat disatukan,” katanya.

Felix mengatakan, kehadiran dirinya pada sidang tersebut dalam kapasitasnya mewakili Yayasan Supersemar karena kuasa yang dipegang dari Soeharto gugur seiring meninggalnya pemberi kuasa. “Sekarang saya mewakili Yayasan Supersemar karena kuasa dari tergugat I kan sudah gugur,” ujar Felix.

Felix juga tidak mempermasalahkan data yang diajukan oleh JPN tentang para ahli waris Soeharto yang ditandatangani oleh Lurah Gondangdia. “Kalau keterangan tentang ahli waris itu cukup dari kelurahan. Kalau terjadi pertikaian, baru harus penetapan pengadilan. Yang ditunjukkan di muka sidang itu hanya data tentang keluarga Pak Harto,” kata Felix.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada enam anak Soeharto, yang ditetapkan sebagai ahli waris mantan presiden itu, untuk menghadiri persidangan kasus perdata yang melibatkan almarhum ayah mereka pada 19 Februari lalu, surat panggilan untuk ahli waris Soeharto sudah dikirim hari Rabu 13 Februari 2008.

Surat pemanggilan tersebut, selanjutnya, didelegasikan ke pihak Juru Sita PN Jakarta Pusat. Hal itu karena lokasi tempat tinggal para ahli waris berada di luar wilayah Jaksel. Sehingga PN Jaksel mengutus kurir untuk menyampaikan surat pemanggilan itu ke Juru Sita PN Jakpus.

Mengenai hal teknis, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Efran Basjuning berharap agar para ahli waris bersedia memenuhi panggilan tersebut. Sehari sebelum sidang dimulai, pihak PN Jaksel akan menerima perihal hasil berita pemanggilan tersebut dari PN Pusat. “Kita juga mendelegasikan pemanggilan ke pihak kelurahan setempat, bila ternyata pihak ahli waris bertele-tele atau sedang tidak ada dirumah. Namun sehari sebelum sidang, berita pemanggilan itu harus sudah ada,” jelas Efran. Sidang perkara perdata Yayasan Beasiswa Supersemar yang melibatkan Soeharto itu digelar 19 Februari 2008 dengan menghadirkan ahli waris mantan penguasa orde baru tersebut untuk meneruskan kewajiban hukum ayahnya.

Ia menambahkan, dalam waktu tiga hari menjelang pelaksanaan sidang, anak-anak pak Harto tersebut dapat memutuskan kehadirannya dalam persidangan. Lebih lanjut dikatakan, jika pemanggilan tersebut tidak dipenuhi keenam anak Soeharto itu, akan dibuat pemanggilan kedua. Sementara jika para ahli waris ternyata memberi jawaban secara tertulis, maka majelis hakim sidang yang memutuskan bagaimana selanjutnya. Sekedar catatan, jika kasus korupsi ini berhasil dibuka, Hendarman Supanji akan tercatat sebagai orang tersukses dalam sejarah hukum di Indonesia karena mampu menuntaskan kasus korupsi.

convert this post to pdf.

Penembakan yang dilakukan sejumlah anggota Marinir terhadap warga Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan, disebut pihak Korps Marinir sebagai upaya membela diri ketika melakukan patroli rutin. Namun, versi berbeda menyebutkan, ketika terjadi bentrokan, para anggota Marinir tengah melakukan pengawalan terhadap para pekerja PT Rajawali yang tengah melakukan pembabatan terhadap tanaman milik warga di atas tanah yang masih berstatus sengketa.

BELUM lagi mengering janji pemerintah untuk menggulirkan reforma agraria, konflik tanah kembali menelan korban. Sekurangnya dilaporkan 4 penduduk desa Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan tewas akibat renteten tembakan yang dilakukan sejumlah anggota marinir, Rabu (30/5).

Menurut versi yang dikemukakan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen Safzen Nurdien dalam jumpa persnya di Markas Marinir I di Jalan Opak, Surabaya, Rabu (30/5), tembakan itu dilakukan untuk membela diri lantaran diserang warga tatkala melakukan patroli di desa tersebut. Tatkala melakukan penyerangan, warga terlihat membawa clurit, batu dan kayu. Anggotanya sudah berupaya menghalau dengan memberikan tembakan peringatan ke atas. Karena tak takut, akhirnya, pasukan melakukan tembakan ke tanah yang kemudian diperkirakan memantul dan mengenai para korban.

Namun, LBH Surabaya memberikan versi lain terhadap kasus tersebut. Bentrokan antara warga dan marinir bermula dari upaya pembuldoseran tanaman warga di atas tanah yang masih berstatus sengketa oleh pekerja dari PT Rajawali, sebuah perusahaan hotikultura yang menjadi mitranya TNI AL. Untuk menjalankan aksinya itulah, para pekerja dikawal oleh para marinir. “Jadi, tidak benar mereka mengaku tengah melakukan patroli rutin,”ujar Muhamad Faiq Asidiki, Kordinator Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Surabaya kepada berpolitik.com.

Karena melihat tanamannya yang belum dipanen dirusak para pekerja PT Rajawali, warga jelas meradang. Entah bagaimana, kata dia, bentrokan pun terjadi. Berdasarkan investigasi sementaranya, para Marinir tersebut memang sempat memberikan tembakan peringatan ke atas, namun selang waktunya dengan tembakan berikutnya amat singkat.”Kalau disebut-sebut warga membawa clurit, ya wajar. Mereka kan petani. Jadi, pasti bawa (clurit) untuk kepentingan pekerjaanya,”sanggah Faiq ketika dimintai komentar soal ancaman senjata tajam yang dilakukan warga terhadap para anggota marinir tersebut.

Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), Khotijah (25) yang sedang hamil, dan Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan. Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.

Berdasarkan informasi dari sejumlah warga Alas Tlogo dan Polres Pasuruan, peristiwa itu terjadi pukul 09.30. Mulanya sebuah traktor yang dikawal sepuluh oknum TNI menggarap lahan yang sudah ditanami ketela pohon oleh warga dan hendak diganti menjadi tebu. Para tentara membawa senjata laras panjang dan pistol.

Kemudian sekitar 50 warga Alas Tlogo mendatangi lokasi tanah yang mau dirombak itu. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi, warga hanya mau mengingatkan agar tanah yang sudah ditanami ketela pohon itu tidak dirombak atau digarap dulu karena proses hukum terhadap tanah belum selesai.

Melihat banyak warga mendatangi lokasi penggarapan lahan, oknum tentara itu gelisah, apalagi setelah puluhan warga meneriaki tentara. Tembakan peringatan sebanyak dua kali pun dikeluarkan, setelah itu tembakan diarahkan ke arah warga. Warga berlarian, sebagian terkena tembak dan terjatuh.

Kemudian para oknum tentara itu gelap mata. Mereka menembaki rumah warga. Beberapa ibu-ibu yang sedang memasak dan memotong ketela pohon di luar rumah ikut ditembaki. Seorang ibu bernama Mistin (25) yang sedang menggendong anaknya Khoirul (bocah berusia 4 tahun) ikut tertembak dan langsung meninggal, sedangkan anaknya yang juga terkena tembakan di dada kanan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sjaiful Anwar di Malang.

Adapun yang terluka tembak sebanyak delapan orang, tiga di antaranya dirujuk ke RSSA karena lukanya parah yakni Khoirul (4), Rohman (23), dan Erwanto (18). Lima lainnya luka ringan, Tosan (30), Nasum (34), Rohman (29), Kampung Misdi (40), dan Satikun (47).

Melihat teman dan saudaranya ditembak, warga kemudian marah dan bergerak ke jalan utama penghubung Probolinggo-Pasuruan di Kecamatan Lekok yang berjarak dua kilometer dari desa mereka. Beberapa pohon yang ada di pinggir jalan kemudian ditebang warga. Ratusan warga kemudian menduduki jalan dan melarang kendaraan lewat.

-

Sengketa Lama

Berdasarkan data LBH Surabaya, konflik tanah antara warga desa Alas Tlogo dan juga beberapa desa sekitarnya dengan TNI AL berawal dari tahun 60-61. Ketika itu, lahan warga yang eks perkebunan Belanda diambil alih dengan dalih untuk kepentingan pemukiman tentara dan juga untuk latihan perang. Namun, dalam praktiknya, belakangan lahan-lahan itu juga disewakan kepada PT Rajawali.

Menurut Herlambang dari LBH Surabaya,yang dihubungi secara terpisah, pengambilalihan lahan oleh kalangan tentara di Indonesia berlangsung dalam tiga tahap. “Pertama, antara tahun 50-58 dengan menggunakan Peperda (Aturan Darurat Perang). Tahap kedua antara 58-64 dengan tameng nasionalisasi lahan-lahan perkebunan eks Belanda. Dan ketiga, antara 65 hingga 70-an dengan memanfaatkan isu PKI,” katanya kepada berpolitik.com.

Menyusul reformasi, terjadi proses re-claiming oleh warga Alas Tlogo dan sekitarnya terhadap tanah-tanah mereka yang sebelumnya dikuasai pihak TNI AL. Ketika itu, kata dia, terjadi kesepakatan bahwa pemukiman TNI AL (Prokimal) tak akan diutak-utik, namun lahan pertanian dikembalikan kepada warga untuk digarap.

Permasalahannya, sejak terjadi pergantian komandan tahun lalu, terjadi kebijakan yang berbeda. Aksi kekerasan terhadap petani kembali marak. Beberapa kali warga dilaporkan dibawa secara paksa ke markas Marinir. “Komandan yang baru sepertinya memang tidak mengerti tentang kasus tanah,”ujar Herlambang.

Diakui oleh Faiq, sengketa lahan ini sudah diproses di pengadilan dan warga berada dalam pihak yang kalah. Namun, keputusan pengadilan itu belumlah bersifat tetap. Kedatangan Marinir ke desa itu dalam rangka melakukan pengawalan untuk melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan.”Ini aneh, kalau untuk eksekusi semestinya kan mereka meminta bantuan dari aparat kepolisian dan dilakukan oleh pihak pengadilan,” ujarnya.

Yang lebih pokok, kata Faiq, sebenarnya telah terjadi peruntukan lahan lantaran sebagian lahan pertanian yang diaku milik TNI ternyata dialihfungsikan sebagai lahan pertanian hotikultura oleh PT Rajawali. Perusahaan yang antara lain menanam tebu dan mangga ini mendapat konsesi pertanian dari pihak TNI AL. “Warga jelas bertanya-tanya, mengapa bukan mereka yang mendapatkan hak itu sebagai penduduk setempat dan juga pemilik awalnya sebelum diambil alih,” tandas Faiq

-

Dikutuk

Tindakan marinir melakukan penembakan terhadap para petani menuai kecaman. Perilaku tentara itu bukan saja harus disesalkan, tapi juga harus dikutuk.Apalagi, “Pemerintah saat ini sebenarnya tengah bersiap-siap melaksanakan reforma agraria yang memungkinkan warga mendapat akses terhadap tanah,” ucap Usep Setiawan, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).

Kecaman senada juga dilontarkan Federasi Serikat Petani Indonesia. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mengutuk penembakan terhadap petani yang menewaskan beberapa orang oleh TNI AL di Desa Alas Progo, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. “Penyerangan dan penembakan itu tindakan biadab dan melanggar hak asasi manusia,” kata deputi Kajian Kebijakan dan Kampanye FSPI Achmad Ya’kub di Jakarta.

Lebih lanjut Ya’kub mengatakan tindakan TNI AL bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Seharusnya TNI AL menahan diri untuk tidak melakukan penembakan dan anarkis terhadap warga, karena kasus sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian pengadilan. “Tindakan TNI AL jelas-jelas melanggar hukum, para pelakunya harus segara ditangkap dan diadili. Polisi jangan takut untuk mengusut kasus hingga tuntas,” kata Ya’kub.

Peristiwa ini menjadi ironis karena terjadi ditengah pemerintah sedang menggalakan program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang salah satu isinya memastikan akses rakyat terhadap lahan pertanian. Dan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menyiapkan lahan seluas 9,25 juta hektar untuk dibagikan kepada rakyat.

-

Pengibaran Bendera Setengah Tiang

Menyusul peristiwa penembakan oleh patroli marinir, kini warga setempat mengibarkan bendera Merah-Putih setengah tiang. Pengibaran bendera ini rencananya akan dilakukan selama sepekan mulai Kamis (31/5) hingga Rabu (6/6) mendatang.

Kepala Desa Alastlogo, Imam Supnadi, Kamis, menyatakan bahwa tindakan warganya mengibarkan bendera setengah tiang tersebut, sebagai ungkapan duka dan penghormatan terhadap empat orang warga yang tewas ditembak anggota marinir TNI AL di kawasan Puslatpur (pusat latihan tempur) Marinir Grati (30/5). “Warga menilai bahwa keempat korban tewas itu sebagai pahlawan,” ucap Imam.

Warga Alastlogo yang berada sekitar 76 km arah tenggara Kota Surabaya, dalam kesempatan ini juga mengajukan tiga tuntutan atas peristiwa berdarah tersebut. Pertama usut tuntas kasus penembakan, kedua, penghentian kegiatan RSI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) BUMN yang bekerja sama dengan TNI AL mengelola lahan 3.000 ha lebih di Puslatpur, dan tuntutan ketiga, warga minta seluruh lahan disengketakan dikembalikan kepada rakyat. Jika ketiga tuntutan warga ini tidak dipenuhi, warga mengancam akan terus melakukan berbagai aksi, ungkap Imam.

Pengibaran bendera setengah tiang dan pengajuan tiga tuntutan tersebut dilakukan seusai melakukan pemakaman terhadap empat korban tewas di pemakaman desa setempat. Jenazah keempat korban dimakamkan berdekatan.

Tidak hanya itu, usai pemakaman, ratusan warga kembali melakukan blokade jalan negara di Pantura Jatim yang menghubungkan Surabaya-Probolinggo-Bali, tepatnya di simpang tiga Pantura dengan jalan Desa Alastlogo.

Blokade dilakukan dengan menebang sejumlah pohon penghijauan sekitar jalan dan menumpuk kayu tebangan di tengah jalan. Selain itu, warga juga melakukan aksi duduk di tengah jalan negara tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas Pantura Jatim menjadi macet total, seluruh jenis kendaraan bermotor tidak bisa melintas.

-

Sejarah kelam TNI dalam Konflik Agraria dengan Masyarakat Sipil

Berikut adalah tabel rentetan dari beberapa konflik agraria yang dilakukan oleh TNI

Sumber : PBHI

Sumber : Indymedia Jakarta

convert this post to pdf.

On Tuesday, May1, tens of millions of working people and their supporters took to the streets on International Workers’ Day to stand up for their rights and interests against the growing pressure of globalized corporate capitalism. In places as varied as Los Angeles and Istanbul, from San Luis Potosi to Zimbabwe to Teheran, demonstrators were met with stiff, even brutal, repression from the ruling regimes. The zeitgeist of our time is clearly moving in the direction of a unity between globalized corporate interests and repressive national regimes. There is only one force that can counter this encroachment on liberty and equality, still best summed up in that venerable clarion call: “Workers of the World, Unite!” This past Tuesday, workers on every continent did just that, and my roundup of Global MayDay 2007 is in the extended copy.

Adelaide

video

Alicante

Ankara

Athens

Auckland

Barcelona

Berlin

video

Bogota

video

Boston

Buenos Aires

Camberwell

Caracas

Changwon

Charlotte

Chicago

Videos [1] [2]

Cordoba

Cork

Dublin

Edmonton

Fiji

Florence/Firenze

Freiburg

Gainesville

Ghana

Ghent/Gent

video

Goteborg

Hamburg

video

Havana

Helsinki

video

Iran

Istanbul

video

Ithaca

Izmir

Jakarta

Karlstad

Kathmandu

Kiel

Liege/Luik

video

Lisbon/Lisboa

video

London

Los Angeles

videos [ 1 ] [ 2 ]

Macau

Madrid

Malaga

video

Malmo

Milan/Milano

videos [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Moscow

New Delhi

New York

video

Nigeria

Nottingham

Oaxaca

video

Panama

Paris

Philippines

Phoenix

Port-au-Prince

Portland

video

Poznan

Providence

Quito

video

San Francisco

video

San Luis Potosi

San Salvador

Santa Ana

Santa Cruz

Santiago

Sao Paulo

Seattle

video

Seville

Sheffield

Sofia

South Africa

Stockholm

video

Strasbourg

Stuttgart

Tarragona

Tbilisi

Tegucigalpa

Tel Aviv

Tenerife

Thessaloniki

Tokyo

Tubingen

Tucson

Turin/Torino

Umea

Uppsala

Valladolid

Vienna/Wien

Watsonville

Wellington

Zaragoza

Zimbabwe

Zurich

*********MayDay Music Videos*********

Los Angeles

Berlin

******************

iViva el Primero de Mayo!

convert this post to pdf.

MayDay kali ini kami ingin menunjukkan pada semua, bahw MayDay bukanlah monopoli buruh semata, tetapi milik seluruh kelas pekerja dari berbagai lapisan…karena kenyataan sejarah-pun memang mengatakan seperti itu.

berita di indymedia jakarta :

http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=1394

convert this post to pdf.

Sempet nggak percaya karena, bukannya katanya sekarang udah bebas…akhirnya coba mastiin…trus kontak sana-sini, lihat internet, dll….hasilnya…anjinnggg….temen gw juga banyak yang ditangket euuyy!!! sialannn $#%^Q%@&&#*

Gila…negeri apaan ini…orang mau belajar aja dilarang… anjjiiinggg!!!!!

Nih berita-nya saya copy dari detik.com

Polisi Bubarkan Diskusi Gerakan Marxisme di Bandung

Erna Mardiana – detikcom

Bandung – Sebuah diskusi yang membahas tentang Gerakan Marxisme Internasional yang digelar di Toko Buku Ultimus, Jl Lengkong, Bandung, dibubarkan polisi. Padahal diskusi ini baru berjalan sekitar 20 menit.

Diskusi yang menghadirkan pembicara aktivis buruh di Kanada asal Indonesia Suprapto Marhaen (26) ini dimulai sekitar pukul 19.00 WIB, Kamis (14/12/2006). Tema yang diangkat adalah mengenai gerakan buruh di Kanada dan dihadiri sekitar 50 peserta yang kebanyakan adalah mahasiswa.

Sebelum acara dimulai, di depan Toko Buku Ultimus itu memang sudah dipenuhi sekitar 30 orang berbaju loreng hijau dan kuning. Di mobil mereka terpampang tulisan Pemuda Panca Marga.

Salah seorang anggota Pemuda Panca Marga yang diketahui bernama Adang Supriyadi kemudian masuk ke dalam toko buku sambil berteriak kepada penjaga toko. “Rapatnya di mana. Rapatnya di mana,” ujarnya lantang dengan suara yang berat.

Tidak hanya penjaga toko yang menjadi sasaran, setiap pengunjung yang berada di dalam toko juga diajukan pertanyaan yang sama. “Kamu dari mana. Ngapain ke sini,” tanyanya.

Beberapa saat kemudian, anggota Panca Marga yang sebelumnya berada di luar toko buku kemudian menyusul Adang masuk ke dalam toko buku. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi acara diskusi itu, yang tempatnya berada tepat di samping toko buku atau tepatnya berada di halaman.

Pada saat itu kebetulan acara baru saja dimulai dengan moderator bernama Willi. Saat acara dibuka, Willi menjelaskan, kegiatan ini hanyalah diskusi biasa. “Ini tidak ada tendensius apa-apa,” jelasnya.

Pemuda Panca Marga itu pun pada awalnya hanya duduk-duduk dan berjaga-jaga saja di belakang para peserta. Namun, ketika pembicara aktivis buruh di Kanada asal Indonesia Suprapto Marhaen akan memulai diskusi, tiba-tiba komandan Panca Marga, Adang Supriyadi maju ke meja pembicara.

Dia langsung merampas mikrofon dari tangan Marhaen. Adang yang mengaku sebagai Persatuan Masyarakat Anti Komunis ini kemudian dengan lantang membubarkan acara tersebut.

“Kegiatan komunis tidak relevan lagi. Kami sebagai warga Bandung tidak setuju ada kegiatan komunis di sini. Jangan jadikan Bandung menjadi celah kecil untuk perkembangan komunis di Indonesia. Kami mohon maaf agar kegiatan ini dibubarkan. Saya harap semua hadirin di sini untuk membubarkan diri,” ujarnya lantang.

Acara ini pun langsung berubah menjadi kerusuhan. Para anggota Panca Marga yang sebelumnya hanya berjaga-jaga di belakang langsung membalik-balikkan kursi yang diduduki para peserta.

Merasa diincar para anggota Panca Marga, Marhaen yang sebelumnya duduk di meja pembicara langsung kabur menyelamatkan diri bersama panitia lainnya. Mereka langsung kabur ke kampus Universitas Pasundan yang letaknya tepat di depan Toko Buku Ultimus itu. (ary/ary)

convert this post to pdf.

Polisi Israel Kamis (9/11) kemarin menyepakati proposal penyelenggara parade, organisasi Jerusalem Open House, untuk memindahkan parade itu ke stadion Universitas Yahudi di daerah tertutup Givat Ram, Jerusalem.

Menurut situs haaretz.com, Kamis (9/11), penyelenggara memindahkan parade dengan alasan situasi keamanan yang tegang antara Israel dan Palestina menyusul serangan mematikan Israel ke kota Gaza yang menewaskan 19 warga Palestina.

Parade kaum homoseksual di Israel ini juga mendapat persetujuan Mahkamah Tinggi Israel, kemarin.

Namun, kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Minggu lalu menentang parade tersebut. Kaum Yahudi ektrem menyerang polisi dan memblokade Shabbat Square di Jerusalem. Mereka juga membakar tong-tong sampah dan mobil. Beberapa kelompok bahkan mencoba memblokade sejumlah titik jalan tol di Jerusalem. Setelah peristiwa tersebut polisi menahan lima orang militan Yahudi untuk diinterogasi.

Demonstrasi sengit juga dilakukan di sejumlah tempat lain, di antaranya di kota Bnei Brak.

Kekerasan tersebut dikecam sejumlah kalangan. Seluruh lembaga mahasiswa dan pelajar di Jerusalem, Senin (6/11), mengirim surat protes kepada pemerintah dan memintah menghentikan kekerasan itu.

“Hari-hari belakangan ini kita melihat berlanjutnya kekerasan dan tindakan membahayakan atas nama penduduk Yahudi Ortodok di seluruh kota Jerusalem,” tulis surat itu.”Kaum ekstrem mengancam kita untuk meningkatkan aktivitasnya dan mengancam melukai penduduk Jerusalem.”

Pendapat menentang parade kaum homoseks juga datang dari Vatikan. Rabu (7/11) lalu secara resmi Gereja Katolik Roma meminta pemerintah Israel malarang parade itu. Gereja melihat arak-arakan di kota suci tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam itu sebagai serangan terhadap keyakinan.

Meski demikian, Gereja menyatakan kaum gay dan lesbian mesti didekati dengan penuh rasa kasih. Tahun 2000 Vatikan dengan sengit menolak festival parade kaum homoseks yang diselenggarakan di Roma, Italia, dengan menyebutnya sebagai “penghinaan” kepada orang Kristen.

Sementara itu, kaum sayap kanan dan kalangan Orthodok Yahudi kemarin turun ke jalan-jalan di Jerusalem. Mereka menggiring kambing dan keledai di jalan-jalan dan memegang spanduk bertulis “Jerusalem, Aku Geram” dan “Cukup Semua Kekotoran Ini”. Aksi terpusat di Rose Garden di seberang gedung Parlemen Israel, Knesset.

Dari Palestina, Otoritas Palestina juga menyatakan prihatin terhadap aksi parede yang mereka sebut merusak “moral”itu. Dalam konferensi pers di Hebron, Syech Abu Sneineh dan Azmi Shiukhi, tokoh terkemuka Fatah di kota itu, memperingatkan “pembantaian moral” sedang terjadi Jerusalem.

“Pendudukan Isael telah melukai kami. Memperbolehkan arak-arakan gay tidak bisa diterima. Tindakan ini merupakan kanker yang bertujuan merusak bangsa Islam dengan mempermalukan Jerusalem. Seluruh dunia mesti bersatu melawan keburukan dan kejahatan ini,” kata Syech Abu Sneineh.

Setahun yang lalu, dalam perayaan yang sama, seorang anggota sayap kanan Yahudi menikam tiga orang peserta parade kaum gay dan lesbian.

Dalam iinterogasi, sang pelaku, Yishai Schlissel, mengaku datang atas kehendak Tuhan. “Saya datang membunuh atas nama Tuhan. Kami tak bisa menerima kebencian seperti ini tumbuh di negeri kami,” tegasnya. Atas kebrutalannya itu Schlissel diganjar 12 tahun penjara oleh pengadilan Israel.

Author : Yerry Niko Borang
Fri, 10 Nov 2006 12:29:26 +0700

Sumber : VHRmedia.net – Voice of Human Rights News Center

convert this post to pdf.

Tunjukan Solidaritasmu Untuk Masyarakat Oaxaca yang pemberani!

Kami menuntut pemerintahan Mexico untuk:

• Memenuhi segala tuntutan APPO
• Lengserkan Ulises Ruiz dari kursi Gubernur
• Tarik semua polisi federal dan paramiliter dari Oaxaca
• Bebaskan semua tahanan tanpa syarat
• Hapus uang jaminan
• Adili setiap pembunuh

Kami menyerukan bagi siapa saja yang memiliki nurani untuk menuntut diakhirinya penindasan di Oaxaca!

Info lebih lanjut:

narconews.com

convert this post to pdf.